Persaingan Kontraktor Semakin Tak Sehat

Persaingan bisnis jasa konstruksi dinilai semakin tidak sehat. Kontraktor kecil sering kali kalah bersaing dengan kontraktor raksasa. 

Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Jawa Tengah Joko Oryxahadi mengatakan dalam sebuah lelang, terkadang kontraktor kecil berhadapan dengan kontraktor besar, semisal dari Badan Usaha Milik Negara.Hal itu disebabkan klasifikasi kontraktor tidak membedakan segmentasi. 

“Kelas kontraktor ada 7. Tingkat satu adalah perorangan dan belum berbadan hukum. Kemudian tingkat 2-7 sudah berbadan hukum,” ujarnya kepada wartawan seusai pembukaan musyawarah cabang Gapensi Surakarta ke-9 di Surakarta, Rabu, 21 November 2012.

Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tingkat 2-4 masuk kategori kontraktor kecil yang hanya boleh menggarap proyek dengan nilai maksimal Rp 2,5 miliar. Sedangkan tingkat 5-7 tergolong non kecil yang bisa mengerjakan proyek yang nilainya di atas Rp 2,5 miliar.

Masalahnya, terkadang kontraktor level 5 harus berhadapan dengan level 7 dalam sebuah lelang konstruksi. “Sudah bisa ditebak. Pasti kalah,” katanya. kontraktor level 5 biasanya baru saja beranjak dari golongan kontraktor kecil. Sedangkan kontraktor level 7 sekelas BUMN yang omzet per tahun minimal Rp 500 miliar.

Dia mengatakan, semestinya kontraktor dihadapkan dengan kontraktor lain yang setingkat. Misalnya level 5 dengan level 5 yang sama-sama menjadi pemain baru di golongan kontraktor non kecil. “Jadi sebaiknya kontraktor bermain sesuai segmentasinya,” ujarnya. Di Jateng, 90 persen dari 4 ribu kontraktor termasuk golongan kecil.

Dia menilai sah-sah saja BUMN menggarap proyek senilai Rp 3 miliar. Hanya saja langkah itu berarti akan berhadapan dengan kontraktor level 5. Dia mengaku Gapensi tengah melobi agar BUMN tidak mengerjakan proyek konstruksi dengan nilai di bawah Rp 30 miliar. “Tapi ini kesepakatan lisan. Tidak ada aturan tertulis,” katanya.

Sekretaris I Gapensi Solo Handiyoko mengatakan aturan klasifikasi kontraktor tidak seragam. Menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, kontraktor dibedakan menjadi besar, menengah, dan kecil. “Tapi menurut LKPP hanya kecil dan non kecil,” ujarnya.

Perbedaan aturan tersebut membuat pelaksana lelang tidak kompak memakai aturan. Jika memakai acuan LKPP, berarti kontraktor non kecil tingkat 5 harus siap-siap berhadapan dengan kontraktor besar. Menurutnya, kondisi di atas ikut menyumbang kondisi bisnis kontruksi di Surakarta. Jika 5 tahun lalu jumlah kontraktor tercatat 155 pengusaha, kini tinggal 129 pelaku usaha. 

Sumber : tempo.co